PU Kukar Tegaskan Proyek Jalan Poros Hulu Harus Tetap Berjalan Tanpa DAK

Selasa, 20 Mei 2025 111

PU Kukar Tegaskan Proyek Jalan Poros Hulu Harus Tetap Berjalan Tanpa DAK

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap melanjutkan pembangunan jalan poros di wilayah hulu meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak tersedia. Arahan langsung dari Bupati Kukar memastikan bahwa proyek tetap dijalankan karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat di pedalaman.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyebut bahwa proyek tersebut semula dirancang menggunakan dana gabungan, namun setelah DAK tidak dikucurkan, seluruh pembiayaan kini ditopang oleh APBD Kukar. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ungkapnya.

 

Menurut Wiyono, keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat pedalaman. “Ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Pak Bupati tidak ingin kebutuhan dasar warga terganggu hanya karena ketiadaan dana pusat,” katanya.

 

Pembangunan jalan ini sangat penting karena menjadi jalur utama bagi distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok serta menjadi satu-satunya akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

 

Proyek ini juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pemkab Kukar dalam membangun konektivitas antarwilayah untuk menekan disparitas pembangunan antara wilayah kota dan pedesaan.

 

Pemerintah menjamin pembangunan akan tetap dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang ditentukan. Tim pengawas dari dinas telah diturunkan untuk memantau perkembangan proyek secara berkala.

 

Dengan melanjutkan proyek ini tanpa dana pusat, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya terhadap penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif dan merata. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus bergantung pada bantuan dari luar.

 

Langkah berani ini sekaligus memperkuat posisi Kukar sebagai daerah yang memiliki kemandirian fiskal dalam menjalankan pembangunan prioritas.